Cara Mengurus SK Kemenkumham untuk PT

By Wildan Firdaus Artikel Badan Usaha, Bisnis, Izin Usaha, Legalitas, Perizinan, Perlindungan Hukum 0 Comments

Jasa Izin Usaha – Cara Mengurus SK Kemenkumham untuk PT adalah langkah penting dalam proses pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kementerian Hukum dan HAM, PT Anda belum memiliki legalitas hukum yang sah di mata negara.

Cara Mengurus SK Kemenkumham untuk PT

Artikel ini akan menjelaskan apa itu SK Kemenkumham, mengapa penting, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Apa Itu SK Kemenkumham?

SK Kemenkumham adalah Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa PT Anda telah terdaftar secara resmi sebagai badan hukum.

SK ini biasanya akan mencantumkan:

Nama perusahaan
Nomor pengesahan
Tanggal pengesahan
Nomor akta notaris

Setelah mendapatkan SK ini, PT Anda dianggap resmi dan berbadan hukum, sehingga bisa melakukan aktivitas legal seperti membuka rekening perusahaan, membuat kontrak bisnis, hingga mengikuti tender pemerintah.

Mengapa SK Kemenkumham Sangat Penting?

Berikut alasan mengapa Anda wajib mengurus SK Kemenkumham:

Legalitas usaha yang sah di mata hukum.
Perlindungan hukum bagi pemilik usaha dan pemegang saham.
Dapat menjalankan bisnis secara profesional (bisa kerja sama dengan pihak lain, ikut tender, dll).
Syarat wajib untuk pengurusan izin lainnya, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP Badan.

Cara Mengurus SK Kemenkumham untuk PT

Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

1. Buat Akta Pendirian PT melalui Notaris

Langkah awal adalah membuat akta pendirian PT melalui notaris resmi yang telah terdaftar di AHU (Administrasi Hukum Umum). Akta ini berisi:

Nama dan tempat kedudukan PT
Maksud dan tujuan usaha
Struktur kepengurusan (direksi dan komisaris)
Besaran modal

2. Pengajuan ke AHU Online

Setelah akta selesai, notaris akan mengunggah data ke sistem AHU Online Kemenkumham untuk mengajukan pengesahan.

3. Verifikasi dan Pembayaran PNBP

Anda perlu membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagai biaya pengesahan. Setelah itu, sistem akan memproses permohonan.

4. Terbitnya SK Kemenkumham

Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan SK pengesahan dalam waktu 1–3 hari kerja.

Gunakan Jasa Pendirian PT dari Izin Legalitas

Jika Anda ingin mengurus SK Kemenkumham tanpa pusing proses dan teknisnya, Izin Legalitas hadir untuk membantu Anda.

✅ Kami tangani mulai dari akta notaris hingga terbit SK Kemenkumham
✅ Proses cepat, resmi, dan transparan
✅ Konsultasi gratis dengan tim legal berpengalaman