Syarat CV untuk Ikut Tender Penunjukan Langsung Pemerintah

Syarat CV untuk Ikut Tender Penunjukan Langsung Pemerintah

Syarat CV untuk Ikut Tender Penunjukan Langsung Pemerintah

Jasa Izin Usaha – Syarat CV untuk ikut tender penunjukan langsung pemerintah sering kali menjadi pertanyaan utama bagi para kontraktor baru yang ingin mencicipi manisnya proyek pengadaan barang dan jasa negara.

Jalur Penunjukan Langsung atau biasa disebut PL adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang paling diminati oleh UMKM karena prosesnya yang lebih sederhana dibandingkan tender terbuka.

Syarat CV untuk Ikut Tender Penunjukan Langsung Pemerintah

Secara umum syarat CV untuk ikut tender penunjukan langsung pemerintah mencakup kepemilikan dokumen legalitas dasar yang masih berlaku seperti Akta Pendirian, SK Kemenkumham, NPWP Badan, dan Nomor Induk Berusaha atau NIB berbasis risiko.

Selain itu calon penyedia jasa juga diwajibkan memiliki Kemampuan Dasar (KD) serta Sisa Kemampuan Nyata (SKN) keuangan yang cukup untuk membiayai pekerjaan awal sebelum termin pembayaran cair.

Dokumen Legalitas Wajib (Akta dan SK)

Pondasi utama agar CV Anda dilirik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah legalitas pendirian yang sah. Anda tidak bisa menggunakan nama pribadi untuk mengambil proyek ini. Anda wajib memiliki Akta Pendirian CV yang dibuat di hadapan notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

Dalam Akta tersebut harus tercantum jelas maksud dan tujuan perusahaan serta struktur pengurus yang terdiri dari Sekutu Aktif (Direktur) dan Sekutu Pasif (Komanditer). Pastikan data dalam akta ini sinkron dengan data kependudukan para pengurusnya agar tidak terjadi masalah saat verifikasi berkas.

Kesesuaian KBLI dalam NIB

Dokumen berikutnya yang menjadi syarat mutlak adalah NIB. Namun sekadar punya NIB saja tidak cukup. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang tercantum di dalam NIB Anda harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan.

Baca Juga Artikel: Biaya Pendirian CV

Misalnya Anda ingin mengambil proyek pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di dinas pendidikan, maka KBLI di NIB Anda harus mencakup perdagangan alat tulis. Jika kodenya tidak nyambung, otomatis perusahaan Anda akan digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi. Oleh karena itu sangat penting memilih jasa pembuatan CV yang paham betul cara menyusun KBLI yang strategis untuk tender.

Kepatuhan Perpajakan (NPWP dan PKP)

Uang negara bersumber dari pajak, maka penerima pekerjaannya pun harus taat pajak. CV Anda wajib memiliki NPWP Badan dan rutin melaporkan SPT Tahunan meskipun statusnya masih nihil.

Untuk beberapa proyek, dinas terkait kadang mensyaratkan perusahaan harus sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau PKP agar bisa menerbitkan faktur pajak. Namun untuk proyek PL dengan nilai tertentu, status Non-PKP terkadang masih diperbolehkan asalkan administrasi pajak lainnya tertib. Pastikan Anda mengonfirmasi hal ini pada dokumen pengadaan yang diberikan oleh dinas.

Mengapa CV Lebih Disukai untuk Proyek PL

Banyak kontraktor pemula bertanya mengapa harus CV dan bukan PT. Jawabannya sering kali berkaitan dengan efisiensi biaya. Pendirian CV jauh lebih murah dibandingkan PT, namun statusnya tetap diakui sah sebagai badan usaha untuk mengerjakan proyek pemerintah skala kecil dan menengah.

Pertanyaan Umum Seputar Tender PL

Apakah CV baru berdiri bisa langsung ikut PL? Bisa, asalkan semua dokumen legalitas sudah terbit dan valid. Namun untuk beberapa pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis khusus, PPK mungkin akan meminta bukti pengalaman kerja. Jika CV masih kosong pengalaman, Anda bisa menyiasatinya dengan menyertakan sertifikat keahlian personel atau tenaga ahli yang bekerja di CV Anda.

Berapa modal minimal yang harus disetor di CV? Berbeda dengan PT yang memiliki aturan modal dasar, CV tidak memiliki ketentuan batas minimal modal yang kaku dalam undang-undang. Besaran modal ditentukan berdasarkan kesepakatan para sekutu. Namun untuk keperluan tender, sebaiknya cantumkan modal yang masuk akal dan mencerminkan kemampuan keuangan perusahaan untuk menalangi biaya proyek di awal.

Apakah harus punya kantor fisik untuk ikut tender? Pemerintah biasanya melakukan survei atau pembuktian kualifikasi ke lokasi usaha. Memiliki kantor fisik tentu lebih baik. Namun jika Anda menggunakan Virtual Office atau domisili usaha di ruko/rumah (yang zonanya sesuai), pastikan ada atribut papan nama perusahaan yang jelas dan bisa dibuktikan keberadaannya saat tim survei datang.

Penutup

Peluang mendapatkan proyek penunjukan langsung pemerintah terbuka sangat lebar bagi siapa saja yang siap secara administrasi. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan mendapatkan omzet ratusan juta hanya karena CV Anda belum siap atau izinnya kedaluwarsa.

Hubungi Tim Pakar Legalitas Kami di 0822 4932 0600 untuk konsultasi gratis dan mulai proses legalitas Anda sekarang juga!

Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, Anda juga bisa membaca artikel terkait kami:

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *